Jakarta – Gelombang efisiensi anggaran yang dilakukan kementerian dan lembaga pemerintah berdampak langsung pada industri perhotelan.
Banyak hotel, terutama di daerah, mengalami penurunan okupansi signifikan akibat berkurangnya kegiatan dinas, rapat, dan acara pemerintahan yang biasanya digelar di hotel.
Kondisi ini membuat sejumlah hotel terpaksa merumahkan karyawan hingga melakukan PHK. Wakil Ketua Umum PHRI, Maulana Yusran, menyebut situasi ini cukup mengkhawatirkan dan perlu perhatian pemerintah.
Kemenparekraf pun menyadari dampak serius efisiensi anggaran tersebut. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, menyatakan pihaknya tengah mencari solusi jangka pendek dan panjang. Salah satunya adalah mendorong kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di luar Jakarta.
Pemerintah juga diharapkan memberikan kebijakan insentif agar sektor perhotelan tidak semakin terpuruk. Kegiatan berbasis komunitas serta promosi wisata lokal menjadi salah satu langkah antisipasi agar okupansi tetap terjaga.
Vinsensius menambahkan, kolaborasi antara pemangku kepentingan pariwisata dan pelaku industri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis perhotelan.
PHRI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat kembali menggelar kegiatan di hotel guna menghidupkan kembali sektor yang tengah lesu ini.
Kondisi perhotelan yang terdampak bukan hanya terjadi di kota besar, namun juga merata di kota-kota kecil yang bergantung pada arus tamu dari kegiatan pemerintahan.
Baca sumber lengkapnya di DetikTravel:
Efisiensi Anggaran Bikin Hotel Sepi dan PHK Meningkat, Kemenpar Bilang Apa?
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim PesonaDunia.Com. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber (Source News) yang disertakan.
